PALU — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Salah satu fokus prioritas adalah penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai langkah strategis menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Penegasan itu disampaikan saat Gubernur memberikan arahan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulteng, Selasa 3/3/26 di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Menurutnya, program dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran, namun konsep dan inovasi harus jelas serta mampu menjawab persoalan riil masyarakat. Ia menekankan, inovasi tidak selalu berarti baru atau mahal, melainkan efektif dan solutif. Bahkan, mencontoh praktik baik dari daerah lain dinilai bukan kelemahan selama memberi manfaat nyata.
Gubernur mengungkapkan, dirinya bersama para kepala OPD telah membedah data hingga detail, termasuk di akhir pekan, guna memastikan kebijakan yang diambil benar benar berbasis kondisi lapangan.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Dari hasil analisis ditemukan hubungan kuat antara kemiskinan dan kondisi hunian. Daerah dengan jumlah RTLH tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan lebih besar.
“Dari data ini kita belajar, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu, kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan, penanganan RTLH akan membuka intervensi terpadu lintas sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi hingga infrastruktur dasar. Targetnya, angka kemiskinan bisa ditekan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan.
Terkait pembiayaan sekitar 70–78 ribu RTLH, seluruh kabupaten dan kota di Sulteng sepakat menjalankan skema gotong royong antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, serta dukungan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Validasi data akan melibatkan perguruan tinggi atau konsultan profesional agar seluruh kebijakan mengacu pada satu data yang sama. Menutup arahannya, Gubernur menegaskan urutan kerja OPD: data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem. (AD)
