Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Pemprov Sulteng Bahas Penataan Kawasan Likuefaksi Balaroa

58
×

Pemprov Sulteng Bahas Penataan Kawasan Likuefaksi Balaroa

Sebarkan artikel ini

PALU — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima audiensi Forum Likuefaksi Balaroa di ruang kerjanya, Jumat 9/1/26. Audiensi dipimpin Ketua Forum Abdul Rahman Kasim, serta dihadiri tokoh agama Husen Habibu dan perwakilan masyarakat korban bencana likuefaksi Balaroa.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut penanganan kawasan terdampak likuefaksi Balaroa pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi Palu 2018, khususnya rencana pemanfaatan kawasan sebagai Memorial Park.

Dalam audiensi, Abdul Rahman Kasim menyampaikan bahwa masyarakat korban masih menaruh harapan besar terhadap komitmen pemerintah untuk menjadikan kawasan Balaroa sebagai taman memorial. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai sejarah dan kemanusiaan yang tinggi karena masih terdapat ratusan korban yang belum berhasil dievakuasi.

“Kami datang menyampaikan aspirasi masyarakat Balaroa. Sejak awal pemerintah telah menyatakan bahwa kawasan ini tidak lagi dibangun permukiman, melainkan dijadikan Memorial Park sebagai ruang mengenang tragedi kemanusiaan yang menjadi sejarah dunia,” ujar Abdul Rahman.

Ia juga menjelaskan bahwa para korban likuefaksi kini tersebar di berbagai hunian tetap dan sementara dengan jumlah mencapai ribuan jiwa. Forum Likuefaksi Balaroa dibentuk sebagai wadah persaudaraan korban bencana untuk memperjuangkan solusi yang bermartabat dan berkeadilan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan dukungannya terhadap keinginan masyarakat Balaroa. Ia menyatakan sependapat bahwa kawasan terdampak likuefaksi tidak lagi digunakan untuk pembangunan perumahan, melainkan ditata sebagai taman memorial yang rapi dan humanis.

“Saya sepakat, kawasan itu sangat tepat dijadikan taman memorial. Bukan untuk hunian lagi, tetapi sebagai tempat mengenang, berziarah, dan edukasi kebencanaan bagi generasi mendatang,” kata Gubernur.

Gubernur juga mendorong masyarakat membentuk yayasan atau ikatan persaudaraan sebagai badan pengelola kawasan, mengingat lahan tersebut merupakan milik warga. Pemerintah Provinsi, lanjutnya, dapat memberikan dukungan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

“Tanahnya tetap milik masyarakat, tetapi dikelola bersama melalui yayasan agar tidak dikuasai secara pribadi. Dari situ masyarakat bisa mengajukan proposal konsep Memorial Park, dan pemerintah akan mempelajarinya,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Anwar Hafid turut mengungkapkan rencana jangka panjang pembangunan museum kebencanaan sebagai pusat dokumentasi tragedi gempa, tsunami, dan likuefaksi Palu 2018 yang direncanakan mulai tahun 2027. (AD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *