PALU – Kebijakan penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Februari 2026 menimbulkan keresahan di sejumlah daerah. Penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) membuat sebagian masyarakat khawatir tidak lagi mendapatkan jaminan layanan kesehatan, termasuk pasien dengan terapi rutin seperti cuci darah.
Kondisi ini bahkan berdampak pada keraguan rumah sakit dalam memberikan tindakan medis karena ketidakjelasan penjaminan biaya.
Di Sulawesi Tengah, situasi tersebut dipastikan tidak menjadi hambatan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa dipungut biaya melalui program Berani Sehat, cukup dengan menunjukkan KTP.
Program Berani Sehat disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk antisipasi atas dinamika kebijakan kesehatan nasional. Hingga saat ini, lebih dari 141 ribu warga telah merasakan manfaat layanan kesehatan gratis melalui program tersebut.
“Jadi kabar adanya pemutusan PBI dari BPJS Kesehatan tidak usah khawatir. Saya dan Ibu Wakil Gubernur menjamin masyarakat tetap bisa berobat gratis hanya dengan KTP,” ujar Anwar Hafid.
Bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Gubernur memastikan seluruh warga terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk untuk jenis penyakit yang tidak selalu terakomodasi dalam skema BPJS Kesehatan.
Menurutnya, hak atas layanan kesehatan tidak boleh terhenti akibat perubahan kebijakan administratif.“Kami pastikan layanan cuci darah tetap kami berikan khusus untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jangan khawatir,” tegasnya.
Melalui program Berani Sehat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan warga yang membutuhkan perawatan medis dapat segera ditangani tanpa terbebani biaya. Program ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga harapan untuk hidup lebih sehat. (AD)
