Palu – Persoalan standar honor musisi dinilai masih menjadi pekerjaan penting dalam membangun ekosistem musik di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Penentuan honor dinilai perlu memiliki dasar yang jelas agar tidak semata-mata bergantung pada proses tawar-menawar.
Hal itu disampaikan Budi Ace, Ketua Biro Humas DPP PAPPRI Nasional, dalam dialog bertema “Ekosistem Musik Sulawesi Tengah” di Ondewei 167,5 Cafe, Jalan Setia Budi, Kota Palu, Kamis 1/10/26.
Budi Ace mengatakan, persoalan honor tidak cukup hanya dilihat dari nominal. Musisi membutuhkan uang sekaligus ruang untuk berkarya. Karena itu, menurutnya, diperlukan formula yang dapat mengukur nilai seorang musisi secara lebih objektif.
Ia menyebut salah satu gagasan yang sedang dibahas adalah Koefisien Profesional Musisi, dengan sejumlah variabel seperti pengalaman atau usia karier, popularitas, karya, serta eksistensi musisi.
“Tidak punya standar, tidak punya formula bagaimana menentukan harga,” ujarnya.
Menurut Budi Ace, formula tersebut penting agar perubahan nilai honor yang terlalu jauh akibat proses penawaran dapat dihindari. Standar juga dapat menjadi acuan bagi musisi maupun penyelenggara ketika menentukan nilai sebuah penampilan.
Ia mencontohkan kesempatan musisi lokal tampil bersama artis nasional sebagai bentuk nilai ruang dan momentum yang tidak selalu dapat diukur dengan uang.
Menurutnya, panggung besar dapat menjadi bagian penting dalam membangun eksistensi musisi daerah.
Pembahasan mengenai standarisasi honor ini, kata Budi Ace, akan terus dibawa ke tingkat nasional. Ia menyebut Konferensi Musisi Indonesia di Makassar pada 27 Oktober 2026 sebagai salah satu ruang untuk membahas lebih lanjut rumusan standar honor musisi.
Menurutnya, pembenahan ekosistem musik pada akhirnya membutuhkan keseimbangan antara nilai ekonomi, profesionalitas, dan ruang bagi musisi untuk berkembang. (*)
