Palu – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menghadiri sekaligus menjadi pembina Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu di Lapangan Kantor Wali Kota Palu, Kamis 4/6/26.
Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Palu. BPS Kota Palu menargetkan pendataan sekitar 61 ribu pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kota.
Dalam sambutannya, Hadianto menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, data merupakan hal yang fundamental dalam mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya yang sangat penting untuk membangun basis data yang dibutuhkan pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan,” ujarnya.
Menurut Hadianto, hasil sensus akan membantu pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, hingga penguatan sektor usaha.
“Atas nama Pemerintah Kota Palu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPS RI dan BPS Kota Palu atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini. Semoga sensus ini memberikan manfaat yang luas dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, menjelaskan bahwa persiapan sensus telah dilakukan sejak 2025 melalui pemutakhiran data usaha dari berbagai sumber. Dari proses tersebut, teridentifikasi sekitar 61 ribu usaha yang akan menjadi sasaran pendataan.
“Pendataan lapangan secara door to door akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Apabila masih terdapat pelaku usaha yang belum berhasil ditemui, maka pendataan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” jelas Agus.
Sebanyak 282 petugas telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan sensus, termasuk tujuh petugas khusus yang menangani usaha berskala besar. Pendataan mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari usaha konvensional hingga usaha digital dan berbasis internet.
BPS memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data yang kami kumpulkan dijamin kerahasiaannya dan murni digunakan untuk kepentingan Sensus Ekonomi 2026. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran kondisi usaha di Kota Palu dan Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik,” tutup Agus. (*)
