Palu – Pemerintah Kota Palu mendorong penanganan penyakit kusta dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor, tidak hanya mengandalkan pendekatan medis.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Setda Kota Palu, Moh. Fahri, S.E., M.Si, saat membuka Diskusi Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanggulangan Penyakit Kusta di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Senin 7/9/26.
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Sikola Mombine bersama Bappeda Kota Palu dan didukung NLR Indonesia tersebut melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan Puskesmas dan Pustu, tenaga profesional, organisasi penyandang disabilitas, komunitas, keluarga, tokoh masyarakat, serta unsur lintas sektor lainnya.
Dalam sambutannya, Fahri mengatakan persoalan kusta memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, psikologis, keluarga, disabilitas, hingga stigma dan diskriminasi.
“Kusta bukan hanya persoalan medis. Persoalan kusta juga berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, psikologis, keluarga, disabilitas, serta stigma dan diskriminasi yang masih dihadapi oleh orang yang pernah atau sedang mengalami kusta,” ujarnya.
Menurut Fahri, penanggulangan kusta membutuhkan sinergi komunitas, Pustu dan Puskesmas, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.
Ia juga menegaskan bahwa kusta dapat diobati dan disembuhkan. Karena itu, penemuan kasus secara dini menjadi langkah penting untuk mencegah kecacatan sekaligus mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan.
“Kader dan komunitas dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan fasilitas kesehatan. Puskesmas dan Pustu memiliki peran penting dalam pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan manajemen kasus. Pemerintah daerah memastikan kebijakan dan dukungan sumber daya,” jelas Fahri.
Ia menambahkan, keluarga berperan dalam memastikan kepatuhan pengobatan sekaligus memberikan dukungan psikososial. Organisasi penyandang disabilitas dan komunitas juga diharapkan membantu menghapus stigma, diskriminasi, serta hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang terlambat mendapatkan diagnosis karena takut, malu, atau tidak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan. Mari kita jadikan pertemuan ini momentum membangun kolaborasi yang lebih kuat,” kata Fahri.
Pemkot Palu berharap hasil diskusi dapat segera diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup orang terdampak kusta, mencegah kecacatan, serta membangun lingkungan masyarakat yang inklusif dan bebas stigma maupun diskriminasi. (*)
