Palu – Program Berani Cerdas yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Program yang menjadi bagian dari 9 Berani tersebut mencakup pembiayaan pendidikan mulai jenjang SMA, SMK dan SLB hingga perguruan tinggi, termasuk S1, S2 dan S3.
Jemmy, salah seorang orang tua siswa asal Kabupaten Banggai, menilai program tersebut sangat membantu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Jadi orang tua tidak perlu lagi berfikir biaya sekolah dan kuliah bagi anak-anaknya, khusus yang ekonominya masuk kategori desil, 1, 2, 3 dan 4. Kita patut bersyukur dengan kehadiran negara atau pemerintah khususnya Gubernur dan wakil Gubernur Sulteng yang memprogramkan dan merealisasikan biaya pendidikan bagi warganya,” ujar Jemmy kepada media ini, Kamis 3/9/26.
Menurutnya, keberadaan Berani Cerdas harus diikuti pengawasan terhadap penerima manfaat agar mereka dapat fokus menyelesaikan pendidikan.
“Tinggal anak-anak kita dipantau, diawasi agar benar-benar fokus belajar, sehingga tidak ada lagi putra putri daerah ini putus sekolah hanya karena biaya pendidikannya terbatas,” ujarnya.
Jemmy juga menyebut Berani Sehat sebagai program yang dirasakan manfaatnya masyarakat. Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Berdasarkan data yang disampaikan, Berani Cerdas pada tahap awal telah menjangkau 23.569 mahasiswa, dengan anggaran lebih dari Rp84 miliar pada 2025. Jumlah penerima diperkirakan terus bertambah seiring pendaftaran dan perluasan kuota pada 2026.
Penerima antara lain berasal dari Universitas Tadulako sebanyak 10.768 mahasiswa dan UIN Datokarama Palu sebanyak 2.173 mahasiswa. Sementara data dari perguruan tinggi lainnya masih menunggu proses validasi.
Pada 2026, cakupan program juga diperluas untuk jenjang S2, S3, dokter spesialis hingga bantuan penyelesaian studi.Selain perguruan tinggi, Pemprov Sulteng menjalankan BOSDA bagi siswa SMA, SMK dan SLB di sekolah negeri maupun swasta.
“Kalau Bosda itu untuk seluruh sekolah negeri dan swasta di Sulteng ada sekitar 453 sekolah, tidak ada pake desil,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng, Drs. H. Firmanza DP, S.H., M.Si.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menegaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus pemerintahannya melalui Berani Cerdas. Menurutnya, program tersebut mencakup pembiayaan pendidikan bagi masyarakat sesuai ketentuan program, termasuk siswa SMA, SMK, SLB serta mahasiswa S1, S2 dan S3.
“Biarlah saya tidak populer dalam pembangunan tapi yang pasti saya ingin membangun sumber daya manusia (SDM), anak-anak Sulteng dengan memberikan biaya pendidikan mulai dari tingkat SMA, SMK, SLB (kategori, desil, 1,2,3 dan 4 dan untuk perguruan tinggi mulai dari, S1, S2 dan S3,” jelas Anwar Hafid.
Ia menyebut keberhasilan program 9 Berani, termasuk Berani Cerdas dan Berani Sehat, tidak terlepas dari dukungan DPRD Sulteng melalui APBD.
“Jadi kesuksesan pelaksanaan program 9 Berani itu dua diantaranya sangat mendesak dan harus segera direalisasikan sejak awal pemerintahan kami (Anwar – Reny) adalah BERANI CERDAS dan BERANI SEHAT itu karena didukung oleh teman-teman di DPRD Sulteng. Olehnya kami selalu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Sulteng yang selalu mensupport 9 program BERANI itu, khususnya BERANI CERDAS dan BERANI SEHAT,” ungkapnya.
Anwar juga menjelaskan program tersebut mencakup bantuan bagi siswa miskin di sekolah swasta, seragam sekolah, serta biaya prakerin dan uji kompetensi bagi siswa SMK sesuai ketentuan program.”Termasuk menanggung semua biaya prakerin dan ukom bagi siswa smk apabila melakasanakan praktek kerja industri dimana saja, termasuk dokter spesialis,” jelasnya.
Bagi orang tua, beasiswa tersebut dinilai dapat mengurangi beban biaya pendidikan. Program ini juga diharapkan terus berlanjut hingga mahasiswa menyelesaikan studinya dan menjangkau lebih banyak anak daerah.
Pendidikan sendiri merupakan hak dasar warga negara yang dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Konstitusi menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.
Dengan demikian, keberlanjutan program pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat Sulteng terhadap layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. (*)
