Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026, Senin 27/4/26, di Grand Sya Hotel. Forum ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, para bupati dan wakil wali kota, serta para pemangku kepentingan pembangunan.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi seluruh pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing masing akan berjalan sendiri sendiri, kepala desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” tegasnya.
Ia menyoroti kemiskinan sebagai isu utama yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang besar di Sulteng harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, tentu ini menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar berbagai program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal,” ujarnya.
Gubernur mengakui anggaran penanganan kemiskinan selama ini cukup besar, namun belum memberikan hasil signifikan. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang lebih tepat sasaran melalui forum Musrenbang.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya penyelarasan program daerah dengan kebijakan nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita dan visi daerah “Sulteng Nambaso”.
Gubernur juga menyoroti kelompok masyarakat miskin yang kerap tidak terwakili dalam forum perencanaan formal.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Ia turut mengajak seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan dan fokus pada penyelesaian persoalan rakyat.
“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses, termasuk mendorong wajib belajar 13 tahun.
“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua datang menyampaikan terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti bahwa negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan sekadar program gubernur atau bupati, tetapi kewajiban negara sejak awal berdiri,” tegasnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (AD)
