Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Gubernur Anwar Hafid Soroti Pentingnya Validitas Data pada Rapat Optimalisasi Pendapatan di Morowali

52
×

Gubernur Anwar Hafid Soroti Pentingnya Validitas Data pada Rapat Optimalisasi Pendapatan di Morowali

Sebarkan artikel ini

Morowali — Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menekankan bahwa keakuratan data merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah yang berlangsung di Vila Penangkaran Rusa, Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Minggu 8/2/26.

Rapat dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Irman, S.STP., MM, dan diikuti jajaran Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah serta UPT Samsat Morowali dan Morowali Utara.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa kesalahan data akan berdampak langsung pada kebijakan yang diambil pemerintah.

“Saya perlu data yang akurat. Salah data akan berujung pada salah kebijakan,” tegas Gubernur.

Gubernur juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghadirkan terobosan sebagai basis peningkatan pendapatan daerah.

“Satu dinas harus punya satu inovasi. Kalau inovasi sudah ada, baru kita bicara target pendapatan,” ujarnya.

Selain itu, rapat turut membahas pajak air permukaan. Gubernur mengingatkan agar proses pendataan tidak sebatas administrasi, melainkan harus menyentuh kondisi teknis di lapangan.“Jangan cuma tahu pipanya, tapi harus tahu hulunya di mana,” tegasnya.

Pembahasan juga mencakup pendataan bahan bakar minyak (BBM) serta alat berat milik perusahaan, khususnya yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara. Gubernur meminta agar jumlah alat berat dapat didata secara riil sebagai dasar pengawasan dan penarikan pajak.

“Kita harus punya data yang jelas, berapa banyak alat berat yang dimiliki perusahaan, kita perlu tahu,” tambahnya.

Tak hanya itu, data kendaraan operasional perusahaan, termasuk perusahaan yang belum tertib administrasi atau perizinan, turut menjadi perhatian guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan daerah.

Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap terbangunnya sinergi lintas instansi serta sistem pendataan digital yang terintegrasi demi meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan. (AD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *