Palu – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, Muhammad Ramadhan Tahir, menghadiri sosialisasi dan peluncuran Program Indonesia Sadar Jamu Aman (IDAMAN) yang digelar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu, Selasa 9/6/26.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Posintomu Kantor BPOM Palu tersebut dirangkaikan dengan Kick Off Program IDAMAN secara nasional oleh BPOM RI melalui daring. Hadir dalam kegiatan itu unsur Dinas Kesehatan, akademisi, asosiasi, pelaku usaha obat bahan alam dan jamu, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kepala BPOM Palu, Mardianto, S.Farm., Apt., menjelaskan bahwa Program IDAMAN bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu yang aman, sekaligus mendukung pelestarian jamu Nusantara dan pengembangan UMKM obat bahan alam.
“Melalui program ini, masyarakat diharapkan semakin cerdas memilih jamu yang aman dengan selalu menerapkan Cek Klik (kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakannya,” kata Mardianto.
Sementara itu, Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar dalam arahannya secara virtual menegaskan bahwa jamu merupakan warisan budaya bangsa yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 6 Desember 2023.
“Pengakuan UNESCO menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengangkat jamu sebagai produk kesehatan modern yang aman, bermutu, berkhasiat, dan mampu bersaing di pasar global. Jamu adalah identitas budaya bangsa sekaligus kekuatan ekonomi rakyat yang harus kita jaga bersama,” ujar Taruna Ikrar.
Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 10.000 ramuan tradisional dan hampir 20.000 jenis tanaman obat yang terdokumentasi. Namun, ia mengingatkan masih adanya tantangan pengawasan, termasuk temuan ratusan produk obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat serta puluhan ribu tautan penjualan produk ilegal.
“Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat harus terus diperkuat. Jamu yang aman dan berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku usaha hingga masyarakat,” tandasnya. (*)
