PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid turun langsung menemui ratusan warga di kawasan Pelabuhan Pantoloan, Selasa 23/12, guna merespons aspirasi masyarakat terkait isu pemindahan aktivitas pelabuhan. Dalam pertemuan itu, Gubernur didampingi Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan.
Dialog terbuka tersebut dihadiri buruh pelabuhan, pedagang, serta warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas di Pelabuhan Pantoloan.
Kehadiran langsung pimpinan daerah dan unsur TNI–Polri menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mendengar dan mencari jalan keluar atas kegelisahan warga.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa hingga kini tidak ada keputusan pemindahan Pelabuhan Pantoloan, terlebih jika dilakukan tanpa solusi dan kesepakatan bersama.
“Kemarin warga Pantoloan mau melakukan aksi, tapi saya minta untuk ditahan. Saya sampaikan, jangan demo, saya jamin tidak akan ada pemindahan kalau belum ada solusi,” tegas Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, opsi pertama yang ditawarkan pemerintah adalah mempertahankan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Pantoloan, sementara layanan penumpang dapat dilakukan dengan sistem singgah di Donggala. Pemerintah juga membuka peluang pemberian dispensasi bagi buruh peti kemas kapal.
“Tawaran kedua, bagaimana kalau buruh buruh ini kita bantu. Bisa melalui bantuan modal usaha atau difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan lain. Intinya, jangan sampai masyarakat kehilangan mata pencaharian,” jelasnya.
Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga Pantoloan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Sepanjang itu keinginan Bapak Ibu semua, saya sebagai gubernur akan mengawal dan memperjuangkan. Percayakan kepada saya dan tim, Insya Allah kita akan mengurus yang terbaik,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas, serta menekankan pentingnya menjaga persaudaraan antara warga Pantoloan dan Donggala.
“Jangan sampai kita diadu domba. Kita ini bersaudara. Tidak mungkin ada kebijakan diambil tanpa kesepakatan semua pihak,” tegasnya.
Gubernur menambahkan, kehadiran Kapolda dan Pangdam menjadi bukti solidnya pemerintah daerah dan aparat negara dalam menjaga keamanan, stabilitas, serta kesejahteraan masyarakat.
“Saya berani datang langsung karena kami siap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan ragu dan jangan gelisah, saya tidak akan mengkhianati komitmen ini,” tutupnya.
Pertemuan tersebut mendapat respons positif dari warga yang berharap pemerintah benar-benar menghadirkan solusi nyata dan berkeadilan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Pelabuhan Pantoloan. (AD)
