POSO – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid turun langsung ke wilayah Lore Bersaudara, Kabupaten Poso, untuk menyerap aspirasi masyarakat petani terkait konflik agraria dengan Badan Bank Tanah (PT BBT), Minggu 21/12. Kunjungan lapangan yang dipusatkan di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, dilakukan sebagai respons atas meningkatnya pengaduan warga.
Di hadapan masyarakat, Gubernur menegaskan bahwa persoalan tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak Juli 2025. Ia mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN pada 14 Juli 2025, guna meminta peninjauan ulang pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Badan Bank Tanah di wilayah tersebut.
“Walaupun Bapak Ibu mungkin belum mengetahui, sejak bulan Juli yang lalu saya sudah menyurati Menteri Agraria. Saya minta agar pemberian HPL Bank Tanah di Watutau ditinjau kembali,” ujar Gubernur.
Menurut Anwar Hafid, kehadirannya langsung di lapangan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai kepala daerah, terlebih persoalan agraria menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Dari hasil dialog dan peninjauan, ia menilai terdapat perbedaan antara laporan yang diterima pemerintah pusat dengan kondisi faktual di lapangan.
“Bank Tanah itu lahir untuk melindungi tanah negara agar tidak jatuh ke tangan spekulan. Tapi jika di lapangan tanah itu sudah digarap puluhan tahun dan menjadi ruang hidup masyarakat, maka itu harus dihormati,” tegasnya.
Gubernur juga mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis, seraya memastikan pemerintah daerah akan hadir mengawal penyelesaian masalah tersebut bersama aparat keamanan dan Forkopimda.
“Rakyat tetap tenang, jangan anarkis. Tetap berkebun seperti biasa, jangan diganggu. Negara hadir dan kami yang akan mengurus ini,” katanya.
Ia menambahkan akan menyampaikan langsung kondisi di Lore Bersaudara kepada Presiden Republik Indonesia, seraya meyakini keberpihakan pemerintah pusat terhadap rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua Harian Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah, Eva Susanti Bande, menegaskan bahwa kehadiran Gubernur bersama Satgas PKA merupakan wujud nyata kehadiran negara. Ia meminta seluruh aktivitas pematokan dan tindakan intimidasi dihentikan sementara hingga proses pendataan subjek dan objek lahan dilakukan secara menyeluruh dan adil.
Satgas PKA, lanjut Eva, akan terus mengawal pendampingan hukum dan administrasi demi pemulihan hak-hak masyarakat Lore Bersaudara sesuai prinsip keadilan agraria. (AD)
