Palu — Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong perluasan transaksi digital melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis 20/8/26.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu itu dibuka dan dipimpin Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P.
Mengusung tema “Memperkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Transaksi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu”, forum tersebut membahas perkembangan inflasi serta strategi menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.
Imelda meminta seluruh peserta mencermati paparan Bank Indonesia dan BPS serta menghasilkan langkah konkret sesuai tugas masing masing.
“Kegiatan seperti ini sudah beberapa kali kita lakukan. Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita,” ujar Imelda.
Selain pengendalian inflasi, Pemkot Palu mendorong penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), khususnya penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM.
“TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Kami berharap sinergi antara Perdagin dan BTN terus dilakukan, terutama dalam percepatan distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM,” tegasnya.
Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi tahunan Kota Palu pada Juli 2026 mencapai 2,96 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen.
Meski masih terkendali, Pemkot Palu bersama TPID akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau harga dan memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital di Kota Palu. (*)
