PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus bersikap kooperatif dan terbuka selama pelaksanaan pemeriksaan terinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pemeriksaan tersebut berlangsung sejak 14 Oktober hingga 22 November 2025. Penegasan itu disampaikan Wagub dr. Reny saat memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Terinci BPK RI di ruang kerjanya, Selasa 14/10.
Menurutnya, pemeriksaan BPK merupakan bagian dari kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat membantu Pemprov Sulteng menemukan akar persoalan dan memperkuat sistem pengelolaan pembangunan.
“Kita harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan data. Dengan begitu, hasil pemeriksaan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Tim BPK RI menjelaskan, pemeriksaan terinci kali ini difokuskan pada dua bidang utama, yakni pemeriksaan kepatuhan lingkungan dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam bidang ketahanan pangan.
Salah satu tim pemeriksa, Farid, menyampaikan bahwa pemeriksaan lingkungan dilakukan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada program penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Pemeriksaan tersebut mencakup kegiatan pertambangan, pembinaan kawasan hutan, serta penegakan hukum kehutanan dengan periode evaluasi dari tahun 2020 hingga triwulan III 2025.
Tim BPK juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah daerah, antara lain Palu, Donggala, Sigi, Morowali, dan Morowali Utara.Sementara itu, pemeriksaan di bidang ketahanan pangan akan menilai sejauh mana pemerintah daerah siap menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem produksi dan distribusi pangan.
Aspek yang menjadi perhatian mencakup perencanaan pangan, cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan distribusi antarwilayah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Muhammad Neng, S.T., M.M., Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson Metubun, S.P., M.P., serta Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. (AD)
