Palu – Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Palu melalui Kepala Bappeda Kota Palu, Ahmad Rijal Arma, saat membuka Diseminasi Nilai-Nilai HAM di Auditorium Kantor Setda Kota Palu, Kamis 27/8/26.
Kegiatan bertema “Membaca Masa dan Depan Perlindungan HAM di Indonesia” ini digelar atas inisiasi Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah dan diikuti unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ahmad Rijal Arma menyampaikan apresiasi kepada Komnas HAM atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, HAM tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Saya memandang kegiatan ini sangat penting dan strategis karena hak asasi manusia bukan hanya persoalan hukum, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Kaban.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun perkembangan teknologi. Pembangunan juga harus menghadirkan manfaat nyata, rasa aman, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Edy Sutichno, mengatakan perlindungan HAM di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat.
“Kita sudah mengetahui bahwa kerangka konstitusional terkait hak asasi manusia itu ada pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” jelas Edy Sutichno.
Ia menambahkan, tanggung jawab pemenuhan dan perlindungan HAM bukan hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
“Negara ini, kalau kita jabarkan lagi, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam melaksanakan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia,” ungkapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait penerapan nilai-nilai HAM serta berbagai tantangan di daerah. Pemkot Palu berharap pemahaman HAM semakin terintegrasi dalam kebijakan dan pembangunan, sehingga kemajuan kota berjalan seiring dengan terwujudnya pemerintahan yang inklusif, adil, dan menghormati martabat seluruh warga. (*)
