Palu – Pemerintah Kota Palu memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 dengan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG.
Pembentukan Satgas dibahas dalam rapat monitoring lapangan yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Rabu 16/9/26.
Rapat yang difasilitasi Bappeda Kota Palu itu melibatkan sejumlah instansi, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, Kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, serta unsur terkait lainnya.
Imelda mengatakan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya diterima kelompok sasaran.
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Asta Cita Presiden di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Pelaksanaan MBG menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam koordinasi tersebut.
“Setelah rapat koordinasi ini, kita perlu memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat,” kata wakil wali kota.
Menurut Imelda, pengawasan MBG tidak hanya menyangkut makanan yang diterima penerima manfaat. Kualitas bahan pangan, keamanan makanan, kebersihan lingkungan, pelayanan, hingga proses pengawasan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Jangan sampai ketika ada persoalan di lapangan, kita baru mencari siapa yang harus menangani. Melalui koordinasi ini, kita ingin setiap persoalan bisa segera diketahui, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan,” jelas wakil wali kota.
Satgas MBG nantinya menjadi wadah koordinasi untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta menginventarisasi berbagai persoalan selama program berlangsung.
Imelda menyebutkan, hasil monitoring lapangan akan dihimpun dan diintegrasikan menjadi data bersama. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi sebagai dasar langkah pemerintah daerah.
“Data dan informasi hasil monitoring akan kita integrasikan. Setelah seluruh persoalan dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan,” ujar wakil wali kota.
Pengawasan Satgas mencakup kebersihan, standar pelayanan, kualitas dan keamanan makanan, pengadaan serta pembelanjaan bahan pangan, hingga kinerja pelaksana di lapangan.
Hasil monitoring dan evaluasi tersebut juga akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat untuk mendukung evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan MBG secara nasional.
“Yang paling penting adalah sinergi. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan seluruh prosesnya dapat kita kawal bersama,” kata wakil wali kota.
Pemkot Palu berharap penguatan koordinasi dan pembentukan Satgas dapat membantu memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, tepat sasaran, tertib, transparan, dan akuntabel. (*)
