Palu – Pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap perspektif disabilitas. Langkah itu ditandai dengan pembukaan Workshop Peningkatan Perspektif Inklusif Disabilitas dalam Pembangunan Kota Palu yang digelar di Ballroom Sutan Raja Hotel, Selasa 14/7/26.
Workshop dibuka secara simbolis oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya Setda Kota Palu, Yudhi Riyani Firman, yang mewakili Wali Kota Palu. Kegiatan ini diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Yudhi menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sikola Mombine bersama Sasakawa Peace Foundation melalui Program EMPOWER-IN yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Menurutnya, pembangunan belum dapat dikatakan berhasil apabila masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan, akses, dan manfaat yang setara.
“Pembangunan kota tidak dapat dikatakan berhasil apabila masih ada kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan, akses, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus menjadi bagian yang utuh dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan,” ujar Yudhi saat membacakan sambutan Wali Kota.
Ia menegaskan, perspektif inklusi disabilitas tidak hanya merupakan pemenuhan amanat regulasi, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan keadilan sosial. Karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, fasilitas publik, hingga kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
Pemerintah Kota Palu, lanjutnya, terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada seluruh masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas fasilitas publik, penyediaan layanan yang ramah disabilitas, penguatan data terpilah, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan.
Workshop tersebut juga diharapkan mampu menyamakan pemahaman seluruh OPD mengenai prinsip inklusi, aksesibilitas, partisipasi bermakna, penyediaan data yang akurat, hingga perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Selain menjadi ruang diskusi, kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah nyata yang dapat diterapkan oleh setiap perangkat daerah agar prinsip inklusi terintegrasi dalam seluruh program pembangunan Kota Palu.
“Penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan subjek pembangunan yang memiliki potensi, kemampuan, dan kontribusi besar bagi kemajuan daerah. Ketika kita mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, sesungguhnya kita sedang membangun kota yang lebih manusiawi, lebih berkeadilan, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan,” tutup Yudhi. (*)
