Sigi – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menekankan bahwa pertanian merupakan sektor strategis yang harus dikelola secara bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional sesuai arah pembangunan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan program Berani Panen Raya sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” tegasnya.
Saat ini rata-rata produktivitas padi di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 4 ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 6 ton per hektare pada 2027.
Selain peningkatan produksi, Gubernur juga meminta agar tidak ada lagi sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam membangun sektor pertanian. Ia menegaskan peran provinsi adalah mendukung kebutuhan daerah agar program yang dijalankan tepat sasaran.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek,” katanya.
Anwar Hafid turut mendorong digitalisasi data pertanian agar seluruh informasi petani dan lahan dapat terintegrasi sehingga kebijakan serta penyaluran bantuan menjadi lebih akurat. Ia juga meminta pemerintah daerah aktif mendukung program cetak sawah baru serta memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar sesuai kondisi lapangan.
Menutup arahannya, Gubernur berharap hasil rapat koordinasi menjadi dasar penyusunan kebijakan pertanian yang berorientasi pada kebutuhan daerah. Ia juga mengapresiasi peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan sektor pertanian di Sulawesi Tengah. (*)
