Palu – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, membuka Workshop Perspektif Inklusif Disabilitas dalam Pembangunan Kota yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu di Auditorium Kantor Sekretariat Daerah Kota Palu, Kamis 25/6/26.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Sasakawa Peace Foundation, Yayasan Sikola Mombine, Forum Madambarara, organisasi penyandang disabilitas, hingga para camat dan lurah se-Kota Palu.
Dalam sambutannya, Imelda menegaskan bahwa pembangunan inklusif harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Menurutnya, Pemerintah Kota Palu terus berupaya menghadirkan pembangunan yang menjunjung kesetaraan dan aksesibilitas agar seluruh warga dapat berpartisipasi serta merasakan manfaat pembangunan secara merata.
“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Yayasan Sikola Mombine dan seluruh mitra yang telah bekerja bersama Pemerintah Kota Palu. Terima kasih pula kepada Sasakawa Peace Foundation melalui program Empower In yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif,” ujar Imelda.
Ia menekankan bahwa perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas disabilitas harus terus diperkuat.
“Pembangunan inklusif tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar teman teman disabilitas dapat memperoleh akses, kesempatan, dan pelayanan yang setara,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Kota Palu melalui Bappeda telah menjalankan kursus bahasa isyarat bagi aparatur pemerintah yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih ramah dan mudah diakses penyandang disabilitas.
Imelda berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga kebutuhan penyandang disabilitas benar benar terakomodasi.
“Harapan saya, forum ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata bagi kehidupan penyandang disabilitas. Dengan begitu, pembangunan yang kita laksanakan benar benar menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Kota Palu,” tutup Imelda. (*)
