Palu – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE menjadi salah satu narasumber dalam BTN Leadership Forum 4 Tahun 2026 yang digelar di Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara, Jumat 8/5/26.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Hadianto memaparkan pengalaman dan strategi Pemerintah Kota Palu dalam melakukan transformasi kota, termasuk keberhasilan meraih penghargaan Adipura setelah sebelumnya dikenal sebagai salah satu kota terkotor.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, secara khusus menanyakan langkah dan kiat Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan perubahan besar dalam waktu relatif singkat.
Menjawab hal tersebut, Wali Kota Hadianto mengatakan keberhasilan Kota Palu tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah serta pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Semua itu tentu tidak lepas dari peran pemerintah pusat yang memberikan perhatian cukup besar kepada Kota Palu. Di Kota Palu, masyarakatnya memiliki karakter yang kuat. Ketika semangat untuk menjadikan kota ini bersih didorong secara maksimal, awalnya banyak yang tidak percaya. Tapi Alhamdulillah, hasilnya bisa kita lihat bersama,” ujar wali kota.
Menurut wali kota, ketegasan dalam memimpin harus dibarengi pelayanan publik yang optimal agar masyarakat merasa ikut memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan kota.
Pemkot Palu, lanjut wali kota, terus memperkuat pelayanan melalui inovasi digital seperti aplikasi SanguPalu yang memiliki fitur Lapor Wali Kota Palu untuk menerima aduan dan aspirasi masyarakat secara langsung.
Selain layanan digital, wali kota juga membuka ruang komunikasi langsung melalui agenda penerimaan tamu tanpa janji di kediamannya setiap hari.
“Kalau kita tidak pelayanan yang baik dan optimal, masyarakat akan merasa hanya perintah saja. Kita di Kota Palu membangun rasa kepekaan dan kebersamaan, agar semua menjadi tanggungjawab bersama,” ungkap wali kota.
Wali kota juga menegaskan pentingnya membangun budaya hubungan pelayanan yang setara di lingkungan pemerintahan.
“Di Kota Palu, kami berusaha menunjukkan bahwa dalam semua hubungan pelayanan, semua itu sama. Wali kota atau kepala dinas itu hanya jabatan. Budaya hubungan seperti itu yang kami bangun. Di sisi lain, kami juga tetap persisten dan memiliki ketegasan mengenai mana yang boleh dan tidak boleh,” jelas wali kota.
Kehadiran Wali Kota Palu dalam forum nasional tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan Kota Palu dalam membangun tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan transformasi lingkungan perkotaan yang semakin maju. (*)
