PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya pada Senin (15/9/2025).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran penyiaran untuk menangkal hoaks serta menghadirkan sistem informasi kebencanaan yang cepat dan akurat.
Hadir tujuh komisioner KPID Sulteng yang baru ditetapkan, yakni Sepryanus Tolule, Muhammad Ramadhan Tahir, Andi Kaimuddin, Muhammad Faras Muhadzdzib L., Rachmat Caisaria, Yeldi S. Adel, dan Mita Meinansi.
Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin, menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dijalankan sejak pelantikan pada 4 Agustus 2025 lalu, antara lain kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program magang mahasiswa, kunjungan ke lembaga penyiaran publik, pendataan lembaga penyiaran di Sulteng, hingga menjalin kemitraan dengan pihak swasta.
Selain itu, KPID Sulteng juga memaparkan program strategis, seperti pembentukan kelompok perempuan penyiaran bersama organisasi perempuan dan PKK, program KPID Goes to Campus and School, penyelenggaraan Sekolah P3SPS untuk memperkuat regulasi penyiaran, hingga penyediaan iklan layanan masyarakat yang melibatkan 42 radio dan 35 televisi di 13 kabupaten/kota Sulawesi Tengah.
Salah satu program unggulan yang dipresentasikan adalah rencana implementasi Early Warning Broadcast System (EBS), sistem peringatan dini bencana berbasis siaran digital.
Sistem ini mampu mengirimkan informasi kebencanaan hanya dalam tiga detik setelah kejadian, sehingga pesan darurat dapat langsung muncul di televisi masyarakat.
Melalui program ini, Sulawesi Tengah diharapkan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sistem peringatan dini kebencanaan secara nyata melalui siaran digital.
Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap langkah-langkah KPID Sulteng. Ia menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menghadirkan informasi yang terpercaya di tengah maraknya hoaks di media sosial.
“Sekarang ini hoaks sudah luar biasa, bahkan sering memicu keresahan masyarakat. Karena itu saya sangat mendukung ajakan KPID agar masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena media penyiaran jauh lebih terjamin dari hoaks dibandingkan media sosial,” ujar Anwar.
Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi dalam membangun masyarakat yang tanggap bencana dengan informasi yang cepat dan akurat. “Daerah kita adalah wilayah rawan bencana. Masyarakat harus dibiasakan untuk selalu siap dan berani tanggap. Informasi yang cepat dan akurat adalah kuncinya,” tambahnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama memperkuat kolaborasi antara KPID dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang penyiaran, literasi media, penanggulangan hoaks, serta penerapan sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi siaran digital. (AD)
