Palu – puluhan relawan perempuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palu menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jumat 10/7/26, untuk meminta pemerintah tetap melanjutkan program tersebut.
Salah seorang relawan, Dedyawati, menegaskan penolakan terhadap penghentian Program MBG. “Kami menolak MBG untuk ditutup,” katanya.
Menurut Dedyawati, program tersebut sangat membantu perekonomian keluarga, terutama bagi para perempuan yang menjadi orang tua tunggal atau tidak memiliki suami dan harus menghidupi anak anak mereka.
“Kalau MBG dihentikan, anak anak kami mau makan apa,” katanya menegaskan.
Ia juga menyebut upah relawan MBG sekitar Rp100 ribu per hari dinilai layak dan cukup membantu jika dibandingkan dengan upah minimum di Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah.
Aksi yang digelar Aliansi Relawan MBG Sulteng itu menyampaikan delapan tuntutan yang diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Rahmawati M. Nur.
Rahmawati menyatakan DPRD akan memperjuangkan aspirasi para relawan karena Program MBG dinilai mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar dapur MBG.
“Tenang, kalau masih Prabowo presiden, MBG tidak ditutup,” katanya menegaskan.
Selain meminta Program MBG tetap dilanjutkan, massa juga mendukung perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program, meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara, transparansi kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG saat masa libur, perlindungan bagi investor dan mitra MBG, serta mendesak BGN mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur tetap berjalan. (*)
