Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, memimpin rapat koordinasi dengan seluruh Kepala OPD, Rabu 18/3/26 di Rumah Jabatan Gubernur.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa lebih dari 100 hari masa kerja kepala OPD yang baru merupakan fase penting untuk membenahi kinerja secara menyeluruh. Ia meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan pola lama dan beralih ke sistem berbasis data serta visualisasi.
“Ke depan kita tidak lagi bertumpu pada laporan tebal. Semua harus ditampilkan dalam bentuk peta kerja yang bisa dibaca dengan cepat dan jelas,” tegasnya.
Gubernur memperkenalkan konsep “peta hidup”, yaitu peta digital interaktif yang memuat informasi strategis pembangunan, mulai dari data, program yang sudah berjalan, hingga rencana ke depan.
Melalui sistem ini, OPD cukup menyajikan program secara visual di layar tanpa dokumen fisik. Peta juga dapat diperbesar hingga titik lokasi untuk melihat detail pekerjaan di lapangan.
Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum dapat menampilkan ruas jalan yang telah dibangun lengkap dengan panjang dan kondisi, sekaligus rencana lanjutan. Dengan begitu, kesinambungan program menjadi lebih jelas.
“Kalau kita lihat di peta, akan kelihatan apakah program itu berlanjut atau lompat-lompat tanpa tuntas,” ujarnya.
Konsep ini juga memungkinkan integrasi lintas sektor seperti kelautan, pertanian, dan pendidikan dalam satu sistem yang dapat diakses kapan saja, termasuk saat kunjungan lapangan.
Gubernur menargetkan dalam dua tahun, seluruh program pembangunan di Sulawesi Tengah sudah terdokumentasi secara visual dan terintegrasi.
“Cukup dengan satu perangkat, kita bisa melihat semua program. Mau cek di lapangan, tinggal buka petanya,” jelasnya.
Ia juga mendorong OPD untuk aktif berinovasi dan tidak bersikap pasif, serta membuka ruang terhadap ide ide baru demi efektivitas kerja.
“Saya terbuka dengan ide. Kalau ada cara yang lebih cepat dan tepat, saya siap ikut. Yang penting tujuan kita tercapai,” katanya.
Ke depan, konsep ini juga akan diterapkan dalam Musrenbang dengan pendekatan lebih strategis, menghadirkan kementerian terkait dan berbasis data visual. Penyampaian laporan ke DPR pun akan dibuat lebih ringkas dan mudah dipahami.
“Cukup buka peta, langsung terlihat apa yang sudah, sedang, dan akan kita kerjakan,” ujarnya.
Seluruh langkah ini diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara lebih terukur dan tepat sasaran, melalui sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan. (AD)
