PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan audit Hak Asasi Manusia (HAM) nasional yang digagas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI di tingkat kabupaten dan kota.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat menerima audiensi Komnas HAM RI yang dipimpin Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Selasa 10/3/26.
Pertemuan itu membahas rencana audit pemenuhan HAM yang akan menyoroti empat hak dasar masyarakat, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan, serta pangan. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah daerah selaras dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sulawesi Tengah siap mendukung proses audit sebagai bagian dari komitmen menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Keadilan bagi masyarakat sangat penting. Program pemerintah daerah saat ini diarahkan agar benar benar pro rakyat, termasuk dalam pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan bagi para pekerja,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah saat ini sejalan dengan Astacita Presiden yang diterjemahkan melalui program prioritas daerah “9 Berani”, yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak hak dasar warga.
Pemprov Sulteng, lanjutnya, juga siap menyediakan berbagai data yang dibutuhkan dalam proses audit HAM. Berbagai program pembangunan terus digencarkan, termasuk penguatan UMKM guna membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Selain itu, program Berani Cerdas dan Berani Sehat diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Kami siap mendukung proses ini. Data data yang dibutuhkan tersedia dan dapat diakses untuk mendukung proses penilaian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menjelaskan bahwa audit HAM merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu memenuhi dan melindungi hak asasi masyarakat.
Menurutnya, audit akan melalui beberapa tahapan, mulai dari studi kebijakan, studi lapangan, penilaian oleh tim ahli, hingga proses klarifikasi dari pemerintah daerah yang dinilai. Hasil akhirnya berupa skor penilaian serta rekomendasi untuk memperkuat implementasi pemenuhan HAM di daerah.
“Tujuan audit ini bukan untuk mempermalukan daerah, tetapi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat berdampak pada pemenuhan hak hak masyarakat serta mengidentifikasi praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” jelas Anis Hidayah.
Pada akhir pertemuan, Ketua Komnas HAM RI menyerahkan plakat penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM di daerah. (AD)
