Palu – Pemerintah Kota Palu memusnahkan sebanyak 8.962 berkas arsip dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu tersebut berlangsung di Gedung Perpustakaan Kota Palu, Kamis 19/11/26.
Pemusnahan arsip dibuka secara simbolis oleh Wali Kota Palu yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palu, Eka Komalasari.
Dalam sambutannya, Eka menegaskan bahwa pemusnahan arsip bukan sekadar membuang dokumen lama, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.
Ia menjelaskan, arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna dapat dimusnahkan sesuai ketentuan. Langkah ini juga diperlukan untuk mencegah penumpukan dokumen yang membebani ruang penyimpanan serta anggaran pemerintah.
“Pemusnahan arsip juga merupakan amanat undang-undang. Ini adalah wujud kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta peraturan turunannya,” ungkapnya.
Eka mengingatkan seluruh OPD agar menerapkan prinsip tertib hukum, tertib fisik, dan tertib aset dalam pengelolaan arsip.
Dari total 8.962 berkas yang dimusnahkan, jumlah terbanyak berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 3.098 berkas, disusul BKPSDMD sebanyak 3.021 berkas.
Selebihnya berasal dari Bagian Hukum Setda Kota Palu 579 berkas, Disdukcapil 714 berkas, Dinas Pariwisata 235 berkas, RSUD Anutapura 103 berkas, Kecamatan Mantikulore 252 berkas, serta Kecamatan Palu Barat 960 berkas.
Eka berharap seluruh OPD semakin tertib mengelola arsip sejak proses penciptaan hingga penyusutan, sehingga dokumen penting yang memiliki nilai sejarah dan administrasi tetap terjaga. (*)
















