DONGGALA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merespons cepat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Desa Wani dan wilayah sekitarnya di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala. Atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, BPBD Provinsi bersama instansi terkait diterjunkan untuk melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, meninjau langsung kondisi lapangan pada Senin 12/1/26. Ia menyebutkan, meski akses jalan masih belum sepenuhnya terbuka, Pemprov Sulteng telah menurunkan sejumlah alat berat guna mempercepat penanganan material banjir dan longsor serta membuka jalur transportasi warga.
“Kami langsung turun ke lokasi. Alat berat sudah kami kerahkan dan diposisikan di titik-titik yang terdampak untuk membantu penanganan awal, terutama membuka akses agar transportasi masyarakat bisa segera normal kembali,” kata Asbudianto.
Ia mengungkapkan, dampak terparah terjadi di Dusun Sesere, Desa Wani, dengan lebih dari 100 kepala keluarga terdampak. Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga merusak infrastruktur dan memutus akses jalan penghubung antar desa.
Menurut Asbudianto, penanganan bencana dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak. “Kami telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Donggala, Polres Donggala, serta unsur lintas sektor lainnya terkait banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah Desa di Wani,” ujarnya.
Sebagai langkah darurat, Pemprov Sulteng juga akan mendirikan posko bencana yang dipusatkan di Desa Wani. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat koordinasi penanganan sekaligus pelayanan bagi masyarakat terdampak.
Hasil pemantauan sementara menunjukkan Desa Wani menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat. Sedikitnya empat unit rumah dilaporkan hanyut terbawa banjir, sementara di Dusun Cisere ditemukan tiga sepeda motor terseret arus. Longsor di sejumlah titik turut menyebabkan akses jalan dan infrastruktur dasar, termasuk jaringan listrik, belum dapat difungsikan.
Terkait akses jalan yang masih terputus, Asbudianto menegaskan akan dilakukan kajian lanjutan. “Kami akan melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap kondisi infrastruktur. Dari hasil asesmen itu, akan ditentukan langkah penanganan selanjutnya agar akses masyarakat bisa kembali berjalan normal, sesuai arahan Bapak Gubernur,” pungkasnya. (AD)
