Donggala – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menegaskan keseriusannya dalam mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.
Komitmen tersebut ditandai dengan pencanangan Program Inovasi Berani Pelita Hati (Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan di Posyandu Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sabtu 20/12. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menekankan perlunya penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan secara khusus bagi anak-anak stunting, dengan pola intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing anak.
“Lebih bagus kita buatkan MBG khusus untuk anak stunting. Jangan disamaratakan. Karena ibu yang paling tahu apa yang dimakan anaknya. Negara hadir, pemerintah bantu, tapi tetap berbasis keluarga,” tegas Gubernur.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan skema pelaksanaan, dengan melibatkan pemerintah desa, PKK, serta OPD agar bantuan gizi benar benar menjangkau keluarga sasaran.
Dalam sambutan penuh empati, Gubernur Anwar Hafid turut membagikan kisah masa kecilnya untuk menguatkan orang tua agar tidak merasa takut atau minder menghadapi kondisi stunting pada anak.
“Usia enam bulan, hampir semua teman sebaya saya meninggal. Ibu saya setiap malam menangis sambil memeluk saya. Tapi ternyata saya tidak mati-mati juga. Mungkin karena masih ada tugas yang harus dijalani,” ujarnya, disambut haru dan tawa hadirin.
Menurutnya, stunting bukan penyakit menular maupun aib, melainkan persoalan bersama yang harus ditangani melalui gotong royong dan intervensi tepat sasaran.
“Kalau ada rakyat kita seperti itu, harus dibantu, bukan dijauhi. Jangan sampai pencanangan hari ini berhenti sampai di sini,” katanya.
Gubernur juga menetapkan target evaluasi enam bulan ke depan, tepatnya Juli 2026, dan berkomitmen kembali ke Desa Nupabomba untuk melihat langsung hasil intervensi.
“Saya mau datang lagi enam bulan ke depan. Yang hari ini tercatat 29 anak stunting di Nupabomba, saya berharap sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur mengusulkan pola pendampingan satu OPD untuk satu anak stunting, dengan estimasi bantuan sekitar Rp15.000 per hari atau Rp400–450 ribu per bulan per anak, yang disalurkan langsung kepada ibu dengan pendampingan PKK dan tenaga kesehatan.
“OPD jangan datang ke rumah binaan dengan tangan kosong. Bawa telur, buah, susu. Bukan hanya anaknya yang diurus, ibunya juga harus kita perhatikan,” tandasnya.
Program Berani Pelita Hati akan dijadikan proyek percontohan di Desa Nupabomba dan Desa Ganti sebelum diperluas ke wilayah lain di Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulteng menegaskan peran strategis Tim Penggerak PKK sebagai ujung tombak penanganan stunting hingga tingkat dasawisma.
“Struktur PKK memungkinkan intervensi by name, by address, by case. Ini yang membuat program berjalan nyata di lapangan,” ujar dr. Reny.
Ia menyebut prevalensi stunting Sulawesi Tengah berdasarkan SSGI turun dari 27,1 persen pada 2023 menjadi 26,1 persen pada 2024. Sementara pada 2025, meski tanpa SSGI, data EPPGBM menunjukkan capaian sekitar 9,6 persen secara provinsi dan 19,6 persen di Kabupaten Donggala.
Untuk menjaga akurasi data, Pemprov Sulteng mengalokasikan insentif fiskal Rp5,6 miliar guna pengadaan alat antropometri standar serta penguatan pendampingan enumerator survei.
“Kesalahan pengukuran menjadi penyebab fluktuasi data. Itu yang kita benahi sekarang,” jelasnya.
Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan menambahkan, penggunaan stiker pink Ayo Cegah Stunting menjadi simbol pendekatan sosial berbasis kasih sayang dalam Program Berani Pelita Hati.
“Warna pink adalah simbol kasih sayang. Stiker ini menandai rumah anak stunting agar mendapat perhatian bersama, bukan untuk memberi stigma,” jelasnya.
Stiker dipasang secara by name, by address, by case dan akan dicabut setelah anak dinyatakan keluar dari kategori stunting.
Di sisi lain, Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Donggala terus menurun signifikan, dari 34,1 persen pada 2023 menjadi 29,16 persen di 2024, dan berdasarkan data terakhir mencapai 17,1 persen, di bawah standar nasional 18,6 persen.
“Ini hasil kerja kolaboratif semua pihak, terutama peran PKK, kader posyandu, dan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah juga menyerahkan bantuan pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan asupan gizi keluarga di Desa Nupabomba sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan. (AD)
