Palu – Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, SE bersama Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menerima kunjungan jajaran Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Jumat 17/7/26. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan Branch Manager BTN KC Palu yang baru.
Rombongan BTN dipimpin Direktur Treasury and International Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, didampingi Kepala Kantor Wilayah BTN Sulampua, Romeo Daniel, M.V.E., serta Branch Manager BTN KC Palu, Herry Gerald Talupun.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Hadianto mengapresiasi kunjungan BTN dan berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan perbankan terus diperkuat, terutama untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Salah satu program yang dipaparkan Wali Kota adalah tabungan pelajar. Melalui program tersebut, setiap pelajar didorong memiliki tabungan sebesar Rp2.000 per hari yang disimpan hingga sembilan tahun, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga lulus sekolah menengah pertama.
“Kami ingin membangun kebiasaan menabung sejak dini. Orang tua harus mulai memikirkan masa depan anak anaknya, karena menabung merupakan investasi yang sangat penting untuk masa depan,” ujar Wali Kota.
Selain membahas program tabungan pelajar, kedua pihak juga berdiskusi mengenai penguatan digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas transaksi non-tunai pada layanan publik, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempercepat penerapan ekosistem pembayaran digital di Kota Palu.
Jajaran Direksi BTN menyampaikan apresiasi atas inovasi Pemerintah Kota Palu dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini. BTN juga menegaskan komitmennya mendukung berbagai program strategis pemerintah daerah, termasuk pengembangan layanan pembayaran digital yang lebih modern, mudah, dan efisien.
Pertemuan ditutup dengan pembahasan peluang kerja sama lanjutan antara Pemerintah Kota Palu dan BTN, baik dalam penguatan layanan perbankan maupun mendukung program pembangunan daerah. (*)
