PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu 14/1/26, di Ruang Polibu.
Rapat tersebut membahas strategi pengendalian inflasi menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Dalam arahannya, Wagub menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menekan potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ia mengakui pengendalian inflasi pada 2025 sempat menghadapi tantangan, namun berkat kolaborasi lintas sektor, inflasi Sulawesi Tengah tetap terjaga.
“Alhamdulillah, inflasi Sulawesi Tengah berada di angka 3,31 persen dan masih dinyatakan sehat. Ini adalah hasil kerja luar biasa TPID, dukungan Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta seluruh pihak yang terlibat,” ujar Wagub dr. Reny.
Wagub menyebut Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk sebagai wilayah prioritas karena kontribusinya terhadap pergerakan harga. Pemprov Sulteng bersama TPID juga akan mengintensifkan sidak pasar dan pemantauan harga komoditas strategis seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi.
TPID Sulteng menyepakati sejumlah langkah, di antaranya menjamin ketersediaan stok pangan, optimalisasi cadangan pangan daerah, operasi pasar murah yang tepat sasaran, antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, pemantauan harga harian, serta penguatan komunikasi publik untuk mencegah panic buying.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulteng, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan tren inflasi terus membaik dari 3,92 persen pada Oktober menjadi 3,31 persen pada Desember. BI merekomendasikan operasi pasar murah difokuskan pada komoditas yang rawan naik saat Ramadan dan Idulfitri.
Plt. Kepala BPS Sulteng, Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., menegaskan beras selalu mengalami inflasi saat Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah, termasuk sektor perikanan, menjadi prioritas.
Rapat dihadiri Forkopimda, BI, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait sebagai komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah. (AD)
