Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025), turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina.Dalam arahannya, Gubernur menegaskan perlunya ketelitian dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.
Ia meminta setiap OPD segera melakukan evaluasi, khususnya terhadap paket kegiatan yang berpotensi tidak rampung sebelum akhir tahun anggaran.“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah.
Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” tegas Gubernur.Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anwar menekankan agar hal ini menjadi perhatian serius.
Ia mengingatkan mulai 2026, transfer dana dari pusat ke daerah akan berkurang 30 persen, sehingga OPD dituntut lebih kreatif membuka akses program ke kementerian terkait.“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat.
Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” jelasnya.Sebagai contoh, Gubernur menyinggung keberhasilan peningkatan pajak air permukaan.
Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap wajib pajak tidak hanya menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah, melainkan seluruh dinas harus ikut berperan.“Bapenda itu ibarat striker.
Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” ujarnya.Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengenang pengalamannya saat masih menjabat di daerah pada 2005.
Ketika itu, ia dipercaya memegang banyak jabatan sekaligus, termasuk mengoordinasikan proyek pembangunan serta menertibkan kawasan pesisir danau yang lama terbengkalai.“Itu bukti bahwa saya tidak hanya bercerita, tapi benar benar bekerja di lapangan.
Pengalaman itu jadi bekal saya dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah,” katanya.Ke depan, Anwar menegaskan pentingnya penerapan digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi dalam tata kelola pembangunan.
Ia mencontohkan penggunaan CCTV dan command center sebagai sarana kontrol publik yang efektif.“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tutup Gubernur. (AD)
