Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan tim benchmarking Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis 27/11.
Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari keberhasilan Sulteng dalam penerapan proyek infrastruktur skema tahun jamak (multi years) sesuai supervisi KPK RI.
Rombongan diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sulteng, Dr. Fahrudin Yambas, M.Si, bersama para pimpinan perangkat daerah, antara lain Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Dr. Ir. Faidul Keteng, Kadis Cipta Karya dan SDA Dr. Andi Ruly Djanggola, Kepala Biro PBJ Muchsin Pakaya, Irbansus Fitri Mastura, dan Sekdis Perkimtan Irwan.
Tim benchmarking Sulsel dipimpin Inspektur Inspektorat Marwan Mansyur, SH., MH, bersama jajaran teknis dari Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya.
Dalam sambutannya, Dr. Fahrudin menyampaikan apresiasi dan menegaskan pentingnya pertukaran informasi antardaerah guna menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek multi years.
Ia menjelaskan bahwa Sulteng menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan KPK sebagai rujukan karena berhasil menuntaskan sejumlah proyek strategis, termasuk Pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat masjid yang dulunya bernama Masjid Agung Darussalam dan hancur akibat gempa 7,7 SR pada 2018.
Proyek masjid tersebut melalui tahapan panjang sejak sayembara desain 2020, penyusunan DED 2021, hingga konstruksi 2023–2025, dengan melibatkan Kejati Sulteng, Polda Sulteng, dan akademisi Universitas Tadulako.
Masjid kini berkapasitas 10.000 jamaah, dan akan menggelar Sholat Jum’at perdana pada 28 November 2025, diikuti tabligh akbar serta peresmian pada 4 Desember 2025.
Sementara itu, Inspektur Marwan Mansyur mengapresiasi sambutan Pemprov Sulteng dan mengungkapkan bahwa Sulsel tengah merancang paket pekerjaan multi years senilai Rp 3,7 triliun, meliputi pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional.
Ia menyebut arahan KPK untuk menjadikan Sulteng sebagai referensi pelaksanaan proyek.Marwan berharap koordinasi kedua provinsi berlanjut agar praktik terbaik dalam perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan dapat diterapkan di Sulawesi Selatan.
Kegiatan benchmarking ditutup dengan pemaparan teknis dan diskusi mendalam mengenai manajemen risiko, administrasi, mekanisme pengadaan, dan koordinasi antarinstansi dalam proyek infrastruktur strategis. (AD)
