PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, beserta jajaran di ruang kerjanya, Rabu (3/9/2025). Pertemuan tersebut fokus membahas isu-isu strategis seputar perlindungan hak masyarakat, khususnya terkait persoalan pertambangan dan potensi kriminalisasi warga.Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan, baik yang berizin maupun tidak. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh abai ketika rakyat dirugikan.“Saya tidak ingin masyarakat dikriminalisasi hanya karena berusaha mencari nafkah. Jika ada perusahaan yang melanggar aturan dan merugikan rakyat, maka itu tidak boleh dibiarkan. Saya tegaskan, pemerintah daerah akan berdiri bersama rakyat,” tegas Anwar Hafid.Gubernur juga menambahkan bahwa dirinya siap menempuh berbagai cara, termasuk melibatkan masyarakat secara langsung, bila ada pihak yang tetap mengabaikan aturan. “Kalau ada yang tidak mau mendengar, saya akan menggunakan kekuatan rakyat untuk melawan. Saya akan kumpulkan kepala desa dan masyarakat, agar tidak takut memperjuangkan hak mereka,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, mengapresiasi langkah cepat Pemprov dalam merespons berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama di sektor pertambangan.“Kami melihat pemerintah provinsi bergerak cepat, dan itu sangat membantu kerja-kerja kami. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, agar penanganan isu-isu HAM di Sulteng lebih efektif,” kata Livand.Ia juga menyampaikan usulan agar aset gedung yang saat ini dipakai Komnas HAM Sulteng dapat segera dihibahkan menjadi milik lembaga. Dengan begitu, renovasi serta pengembangan fasilitas pelayanan masyarakat bisa dilakukan lebih optimal.“Gedung yang kami tempati masih milik pemerintah provinsi. Jika bisa dihibahkan, tentu kami bisa melakukan renovasi dan menyediakan fasilitas yang lebih layak, termasuk untuk menampung masyarakat dari berbagai daerah yang datang mengadu ke Komnas HAM,” jelasnya.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyatakan persetujuannya dan memastikan dukungan penuh untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM di Sulawesi Tengah. “Saya sepakat, Komnas HAM adalah pilar penting yang selalu didengar oleh publik. Pemprov tentu akan mendukung agar Komnas HAM bisa bekerja lebih maksimal untuk rakyat,” ungkapnya. (AD)
