Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

PMII Sulteng Audiensi ke Gubernur Anwar Hafid, Bahas Literasi hingga Keadilan Tambang

25
×

PMII Sulteng Audiensi ke Gubernur Anwar Hafid, Bahas Literasi hingga Keadilan Tambang

Sebarkan artikel ini

PALU — Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima audiensi Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah yang dipimpin Muhammad Fadhel, Kamis 30/10, di ruang kerjanya.

Pertemuan ini membahas persiapan pelantikan pengurus baru bertema “Rekonstruksi Gerakan PMII Menuju Era Baru Bergerak dan Berdaya.

Ketua PKC PMII Sulteng, Muhammad Fadhel, menyampaikan gagasan strategis seperti dukungan terhadap program BERANI Cerdas, serta inisiatif gerakan literasi dan advokasi sosial di desa desa melalui pembentukan Taman Baca Masyarakat dan desa literasi.

Gubernur Anwar Hafid menyambut baik langkah tersebut dan menilai sinergi mahasiswa penting dalam mendukung sembilan program unggulan Pemprov Sulteng, terutama BERANI Cerdas dan BERANI Berdering.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan mahasiswa dan organisasi pergerakan seperti PMII,” ujar Gubernur Anwar.

Ia menjelaskan, BERANI Cerdas tidak hanya soal bantuan biaya pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas SDM.

“Kalau minat baca rendah, hasilnya tidak maksimal. Karena itu, saya mendukung ide desa literasi atau Desa BERANI Cerdas,” tambahnya.Selain itu, Gubernur memaparkan rencana kerja sama dengan Telkomsat melalui program BERANI Berdering, untuk memperluas jaringan internet hingga daerah pegunungan pada 2026.

Dalam audiensi juga dibahas isu pertambangan, keadilan fiskal, dan lingkungan. “Kita harus tahu berapa produksi tambang sebenarnya. Jangan hanya angka di atas kertas,” tegas Anwar.

“Silakan menambang asal sungai jangan merah. Kalau berubah warna, berarti ada yang tidak beres,” lanjutnya. Menutup pertemuan, Gubernur Anwar mengajak mahasiswa PMII terus aktif mengawal kebijakan publik secara ilmiah.

“Kajian mahasiswa adalah peringatan dini bagi pemerintah,” pungkasnya. (AD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *