Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu 11/11/26.
Dalam forum tersebut, Reny memaparkan sejumlah upaya Pemprov Sulteng, mulai dari penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan Berani Samporoa, Berani Sehat, Berani Cerdas hingga portal Klinik Hoaks.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan Komisi Informasi Provinsi, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan anggaran untuk memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Reny.
Menurutnya, Pemprov Sulteng akan terus menghadirkan terobosan kebijakan dan memperkuat Desk PPID agar prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas semakin melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Reny menyebut keterbukaan informasi sebagai salah satu jalan mewujudkan Sulawesi Tengah yang Nambaso dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (*)
