Palu – Pemanfaatan data iklim dan atmosfer dinilai menjadi kebutuhan strategis bagi Sulawesi Tengah, terutama dalam memperkuat mitigasi bencana, perencanaan pembangunan, hingga menjaga ketahanan pangan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Integrated Climate Forum 2026 yang dirangkaikan dengan FGD 10 Tahun Stasiun Pemantauan Atmosfer Global (GAW) Lore Lindu Bariri, mengusung tema Sinergi Kebijakan Multisektor dan Hilirisasi Literasi Sains Iklim Sulawesi Tengah, Rabu 11/11/26, bertempat di Ruang Nagana, Bappeda Sulawesi Tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, Melalui Zoom mengatakan, keberadaan Stasiun GAW Lore Lindu Bariri memiliki nilai strategis karena menjadi bagian dari jaringan pengamatan atmosfer global di bawah naungan World Meteorological Organization (WMO).
Menurutnya, stasiun yang berada di kawasan Lore Lindu pada ketinggian sekitar 1.030 meter di atas permukaan laut tersebut melakukan pengamatan berkelanjutan terhadap gas rumah kaca, ozon, aerosol, dan berbagai parameter atmosfer lainnya.
Data berkualitas tinggi yang dihasilkan tidak hanya mendukung penelitian iklim, tetapi juga memperkuat diplomasi lingkungan Indonesia serta membantu memverifikasi pencapaian target pengurangan emisi dalam Paris Agreement.
Ardhasena menegaskan, keberlanjutan operasional stasiun tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga penelitian, dunia usaha, hingga media massa perlu terlibat menjaga keberlangsungan fasilitas dan kualitas pengamatan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, menekankan pentingnya menjadikan data BMKG sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Rudi, kondisi geografis Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan terhadap gempa bumi, tsunami, likuefaksi, banjir bandang, dan tanah longsor menuntut perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana.
Data BMKG, katanya, perlu menjadi pedoman bagi Bappeda dan organisasi perangkat daerah dalam menyusun tata ruang, mengevaluasi kawasan penyangga hutan, serta memastikan pembangunan sesuai daya dukung lingkungan.
Informasi iklim juga dinilai penting bagi sektor pertanian untuk menentukan masa tanam, mengantisipasi kekeringan dan banjir, serta menjaga stabilitas pasokan pangan. Hal ini sekaligus mendukung program Berani Makmur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Rudi juga mengajak media massa dan komunikator publik menerjemahkan istilah ilmiah BMKG ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, termasuk menghidupkan kearifan lokal seperti Nalodo untuk likuefaksi dan Bombatalu untuk gelombang tsunami sebagai bagian dari edukasi kebencanaan.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Irfan Sukarna; Hariady Indra Mantong, ST., M.Sc. dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III; Ryan Aprianto Djamorante, S.H. dari YPAL; serta Asep Firman Bahi, S.Stat., M.Si.
Keduanya berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi kebijakan (policy brief), tetapi menghasilkan kolaborasi nyata lintas sektor untuk memperkuat ketahanan iklim, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. (*)
