Palu – Dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dinilai mulai terasa hingga ke berbagai sektor ekonomi masyarakat Morowali Utara. Tidak hanya pekerja yang kehilangan penghasilan, pelaku usaha kecil hingga pemilik rumah kos turut menghadapi penurunan aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Morowali Utara dari Fraksi Golkar, Yaristan Palesa, SH. Ia menyampaikan hal itu saat bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah insan pers di Kota Palu, Selasa 25/8/26.
Pertemuan yang berlangsung di Circle Coffee, Jalan Mawar, Kota Palu, tersebut dikemas dalam suasana santai sekaligus menjadi ruang bertukar pandangan mengenai sejumlah persoalan yang berkembang di Morowali Utara, termasuk kondisi ketenagakerjaan di PT GNI.
Yaristan mengatakan, persoalan PHK di perusahaan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari sisi perusahaan maupun pekerja. Menurutnya, kondisi perusahaan yang disebut sedang menghadapi persoalan manajemen dan proses peralihan turut menjadi bagian yang perlu dipahami.
“Kalau masalah PHK PT GNI memang ini beritanya lagi ramai. Kita juga tidak bisa menyalahkan perusahaan karena mungkin dia punya manajemen dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada peralihan manajemen, lalu kemudian mungkin ada masalah pailit dan sebagainya,” kata Yaristan.
Meski demikian, ia menilai jumlah PHK yang mencapai ribuan orang memiliki konsekuensi ekonomi yang jauh lebih luas.
Salah satu sektor yang disebut paling cepat merasakan dampaknya adalah usaha rumah kos. Banyak pemilik kos di Morowali Utara menggantungkan pendapatan dari pekerja industri yang menjadi penghuni mereka.
“Begitu PHK ribuan, itu memengaruhi kos-kosan yang ada di Morowali Utara. Mereka yang membangun kos-kosan mengharapkan pinjaman dari bank. Pengembalian cicilan kan dari anak-anak kos yang ada. Begitu ada PHK, otomatis pendapatan akan berkurang,” ujarnya.
Menurut Yaristan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pemilik usaha yang memiliki kewajiban pembiayaan. Penurunan jumlah penghuni berarti berkurangnya pemasukan, sementara cicilan perbankan tetap berjalan.
Dampak ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat yang membuka usaha di sekitar kawasan industri. Yaristan menyebut banyak pelaku usaha, baik warga Morowali Utara maupun masyarakat dari daerah lain, telah menjadikan kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan untuk menopang kebutuhan keluarga.
Ia juga mengungkapkan adanya informasi mengenai pekerja yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kredit kendaraan setelah kehilangan pekerjaan.
“Bahkan banyak informasi yang saya dapat, yang sedang mengambil motor secara cicilan, kebanyakan ditarik oleh dealer karena adanya PHK,” katanya.
Yaristan menambahkan, geliat ekonomi di sejumlah kawasan yang sebelumnya ditopang aktivitas pekerja industri kini mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas usaha masyarakat, termasuk warung-warung yang berada di wilayah Bunta dan Petasia Timur.
“Warung-warung yang ada di Bunta, Petasia Timur yang dulunya ramai sekali sekarang sepi secara ekonomi. Itu berimbas setelah PHK besar-besaran,” tuturnya.
Ia menyebut jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan berada pada kisaran 5.000 hingga 6.000 orang. Besarnya jumlah tersebut membuat persoalan ketenagakerjaan di PT GNI memiliki dimensi sosial-ekonomi yang cukup signifikan bagi Morowali Utara.
DPRD Morowali Utara, kata Yaristan, telah melakukan sejumlah langkah untuk merespons persoalan tersebut. Upaya itu dilakukan melalui komunikasi dan fasilitasi dengan pihak perusahaan serta rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD.
“Anggota DPR juga sudah berupaya, yang dipimpin oleh Ketua DPR Ibu Warda Dg. Mamala, dengan memfasilitasi baik di perusahaan, kemudian kita RDP juga di kantor,” jelasnya.
Upaya juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat. Yaristan mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih terukur, sekaligus menekan dampak PHK terhadap masyarakat.
“Teman-teman Komisi Tiga yang lain membantu di pusat, minimal kalau ada PHK tidak terlalu frontal, biar tidak terlalu banyak yang tersiksa secara ekonomi,” ujarnya.
Yaristan menilai persoalan PT GNI perlu ditangani dengan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan, tetapi juga kondisi pekerja dan masyarakat yang menggantungkan perekonomian mereka pada aktivitas industri.
Sebab, ketika ribuan pekerja kehilangan pendapatan, efeknya tidak berhenti pada rumah tangga pekerja, tetapi dapat menjalar ke sektor perdagangan, jasa, usaha kos, hingga kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban pembiayaan.
“Ini bukan hanya soal pekerja yang terkena PHK, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Morowali Utara,” pungkasnya. (*)
